Dugaan Pungutan di MAN 1 Enrekang, Orang Tua Siswa Angkat Suara

Enrekang, Warta Global.id – Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Enrekang yang berlokasi di Jl. Pemuda, Baraka, menjadi sorotan setelah adanya laporan dari orang tua siswa yang meminta namanya dirahasiakan terkait dugaan pungutan komite sekolah sebesar Rp10 ribu per bulan atau Rp60 ribu per semester bagi setiap siswa.

Menurut keterangan sumber tersebut, iuran komite tersebut diumumkan kepada siswa melalui pihak sekolah. “Kami sebagai orang tua sebenarnya tidak keberatan kalau untuk kepentingan sekolah, tapi kalau mengacu pada aturan, setahu saya sekolah negeri tidak boleh melakukan pungutan seperti itu,” ujar orang tua siswa tersebut, Kamis (13/11/2025).

Kepala MAN 1 Enrekang, H. Ambo Tuwo, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kesepakatan tersebut yang merupakan hasil rapat komite pada bulan September dan 5 November 2025.

“Sudah dua kali rapat komite. Disepakati bahwa iuran komite sebesar Rp10 ribu per bulan bagi siswa yang mampu. Kalau dalam satu keluarga ada dua atau tiga bersaudara yang sekolah di sini, hanya satu yang dikenakan iuran,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komite MAN 1 Enrekang, Darwis, juga mengakui bahwa pungutan tersebut memang diberlakukan dan digunakan untuk membayar honor tiga tenaga non-ASN, yakni satpam dan tenaga teknisi sekolah.

“Kami putuskan bersama agar tidak membebani sekolah. Dana itu digunakan untuk membayar tenaga teknisi dan keamanan,” ungkapnya.

Namun, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan publik karena diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, terutama:

Permendikbud No. 44 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah tidak boleh memungut biaya dari peserta didik, dan

Permendikbud No. 75 Tahun 2016, yang melarang komite sekolah memungut dana dari siswa atau orang tua, baik secara individu maupun kolektif.

Sejumlah pihak menilai, perlu adanya tinjauan dan klarifikasi dari Kementerian Agama Kabupaten Enrekang maupun Inspektorat Daerah, guna memastikan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip pendidikan di sekolah negeri.

KALI DIBACA