Enrekang, Warta Global.id — Bupati Enrekang H. Muhammad Yusuf Ritangnga, didampingi Wakil Bupati Andi Tenri Liwang, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menerima langsung massa aksi dari Aliansi Lingkar Tambang yang menggelar demonstrasi di halaman Kantor Bupati Enrekang, Senin, 1 Desember 2025.
Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan kekhawatiran dan penolakan masyarakat terhadap potensi aktivitas pertambangan di beberapa wilayah Kabupaten Enrekang. Bupati dan Wakil Bupati menyambut massa dengan terbuka, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengedepankan dialog dan mendengar langsung aspirasi warga.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Yusuf Ritangnga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti aspirasi ini secara prosedural dan berhati-hati, mengingat struktur hukum pasca berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba.
Ia menjelaskan bahwa keputusan sepihak dari pemerintah daerah terkait penolakan tambang dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk gugatan perdata dari perusahaan tambang jika langkah yang diambil tidak sesuai mekanisme kewenangan.
Meski demikian, pemerintah memastikan aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian utama dalam proses pengambilan kebijakan.
Dalam diskusi bersama perwakilan demonstran, disepakati bahwa dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Enrekang bersama DPRD akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) resmi. RDP tersebut akan melibatkan investor, DPRD, Aliansi Lingkar Tambang, serta pihak-pihak terkait lainnya sebagai bentuk transparansi dan penyelarasan data di lapangan.
Langkah ini diharapkan menjadi forum pemutus arah kebijakan daerah yang tetap selaras dengan kepentingan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Enrekang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi rakyat dan mengambil keputusan terbaik bagi masa depan daerah.
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment