 |
| PGRI Kabupaten Enrekang menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor DPRD Kabupaten Enrekang |
Aksi ini digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait keterlambatan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan II tahun 2024 untuk periode April–Juni. Para guru mendesak pemerintah daerah agar segera memberikan kejelasan dan kepastian pencairan tunjangan tersebut.
Ketua PGRI Cabang Alla, Harianto, S.Ag., M.Si., menyebut aksi ini diikuti sekitar 100 guru. “Kami menuntut agar pemerintah segera merealisasikan pembayaran TPG, transparansi mekanisme pencairan dana, serta adanya kepastian jadwal pembayaran yang jelas dan konsisten,” tegasnya.
Ia juga menegaskan, apabila DPRD Kabupaten Enrekang tidak memasukkan TPG triwulan II tahun 2024 sebagai prioritas pada anggaran perubahan, maka guru-guru di Enrekang siap melakukan mogok kerja massal.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Enrekang, Abdurahman Zulkarnain, yang menerima perwakilan massa menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi (membentuk peraturan daerah), anggaran (membahas dan menyetujui APBD), dan pengawasan (mengawasi pelaksanaan Perda serta kebijakan pemerintah daerah).
Menurutnya, DPRD Enrekang sejak awal telah memperjuangkan agar TPG triwulan II tahun 2024 menjadi prioritas pembayaran. “Izinkan kami melakukan rapat perubahan anggaran. Insya Allah tuntutan pembayaran TPG akan menjadi prioritas pembayaran,” ujarnya.
Aksi damai ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk segera menuntaskan persoalan keterlambatan pembayaran tunjangan guru, sekaligus menjaga stabilitas kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Enrekang.(Sam)
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment