Enrekang, Warta Global.id – Puluhan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pergerakan Koalisi Rakyat (LSM PERKARA) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Inspektorat Kabupaten Enrekang, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Puserren, pada Senin (4/8/2025).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kinerja Inspektorat dan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam penanganan isu-isu yang menyangkut Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan 2023. Para demonstran melakukan orasi secara bergantian di depan kantor, menyuarakan aspirasi mereka dengan tertib.
Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan LSM PERKARA dalam aksi tersebut, di antaranya:
1. Mendesak Kepala Inspektorat untuk mempercepat hasil audit terkait dugaan SK fiktif tenaga PPPK angkatan 2023.
2. Menantang DPRD Kabupaten Enrekang untuk mendesak Pemkab agar tidak menahan upah tenaga PPPK.
3. Menagih janji dari pihak-pihak terkait yang dinilai telah memberikan harapan palsu kepada para tenaga PPPK.
4. Mengkritik kinerja Inspektorat dan DPRD Enrekang yang dianggap tidak maksimal.
5. Meminta Pemerintah Kabupaten Enrekang mempercepat proses perpanjangan SK bagi tenaga PPPK angkatan 2023.
Koordinator aksi, Yudha Pradipta, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap lambannya penanganan persoalan tenaga PPPK di Enrekang.
Sementara itu, perwakilan Inspektorat Enrekang, Hamma, yang menerima para demonstran menyampaikan permohonan maaf karena Kepala Inspektorat Asrul Lode tidak dapat menemui massa aksi. Ia menjelaskan bahwa yang bersangkutan sedang menghadiri rapat di Kantor Bupati Enrekang.
Terkait tuntutan massa, Hamma mengungkapkan bahwa hasil evaluasi mengenai perpanjangan SK PPPK telah diserahkan ke tim kabupaten dan sedang dalam proses tindak lanjut.
Aksi berjalan dengan tertib dan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian.
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment