Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Menerima Aksi Unjuk Rasa Aliansi PPPK Formasi 2023 - Warta Global Sulsel

Mobile Menu

Top Ads

Whatshop - Tema WhatsApp Toko Online Store Blogger Template

Pendaftaran Jurnalis

Klik

Berita Update Terbaru

logoblog

Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Menerima Aksi Unjuk Rasa Aliansi PPPK Formasi 2023

Wednesday, June 18, 2025


Enrekang, Warta Global.id - Bupati dan Wakil Bupati Enrekang, Muhammad Yusuf Ritangnga dan Andi Tenri Liwang, turun langsung ke jalan menerima aspirasi Aliansi PPPK Formasi 2023, yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Enrekang, Selasa (17/6/2025)

Jamil, Koordinator lapangan (Korlap) Aksi Unjuk rasa, dalam orasinya menyampaikan tuntutan terkait kejelasan perpanjangan kontrak mereka yang telah berakhir pada 28 Februari 2025, serta kekurangan gaji selama dua bulan dan belum aktifnya BPJS Kesehatan

"Kami memohon kepada Bupati dan Wakil Bupati Enrekang agar segera memperpanjang kontrak PPPK kami yang telah berakhir, agar kami bisa tenang, karena kami sudah empat bulan tidak mendapatkan lagi gaji," ucapnya.

Menerima langsung aspirasi dari Aliansi PPPK, Bupati Enrekang menyampaikan bahwa sebenarnya dana untuk pembayaran PPPK sudah ada, tinggal menunggu pihak inspektorat untuk melakukan evaluasi dokumen perekrutan karena ada indikasi ada yang menggunakan SK bodong.

"Saya mengharapkan kesabaran kita semua, untuk memberi ruang kepada inspektorat melakukan evaluasi, karena saya tidak mau di kemudian hari ada implikasi hukum, akibat tanda tangan saya," ucap Bupati.

Ia juga mengatakan "Kalian Jangan mengira, selama ini saya tenang dalam rumah Jabatan, Sementara kalian dalam kesusahan, Sayapun merasa prihatin dengan kondisi kalian, Karena seandainya dari awal perekrutan sesuai dengan prosedur, pasti tidak akan seperti ini.Berikan dulu kesempatan kepada inspektorat untuk bekerja, Insya Allah dalam waktu dekat kita akan putuskan,"

Inspektur Daerah Kabupaten Enrekang Asrul Lode, yang turut hadir menerima aksi unjuk rasa mengatakan tidak mudah memang menuntaskan kasus ini dengan cepat, karena begitu banyaknya data yang harus ditelusuri.

"Awalnya, laporan yang masuk yang terindikasi bodong cuma 5 orang, kemudian berkembang menjadi 10, dan sampai hari ini justru sudah sampai ratusan. Jadi untuk mempercepat proses evaluasi, yang merasa tidak ikut dalam prosedur perekrutan kemarin segera menghadap ke Bupati untuk kita Carikan solusinya, jelasnya.

Setelah menyampaikan aspirasi di depan Rumah Jabatan Bupati, massa kembali melanjutkan long march menuju Kantor DPRD Kabupaten Enrekang untuk menyampaikan aspirasinya.

KALI DIBACA

No comments:

Post a Comment

Pendaftaran Jurnalis