Bone [ WartaGlobal.id ] Sulawesi Selatan.
Berdasarkan pantauan awak media dilapangan pembangunan jalan tani
Menurut informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat dan pantauan Tim awak media wartaglobal dilapangan bahwa kondisi bangunan jalan tani tersebut dinilai sangat bertentangan dengan juknis.
Pembangunan jalan tani tanpa papan transparansi yang terpasang di sekitar lokasi pembangunan" diduga proyek siluman, karena tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan serta petunjuk
Tekhnis yang dirancang oleh konsultan teknis maka sudah pasti masyarakat bingung dan bertanya-tanya" kegiatan apa itu" proyek apa dan anggaran dari mana.
Menyangkut papan transparansi tentang keterbukaan informasi publik, UU 14 tahun 2008 tentang KIP menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari" memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Kondisi nyata ditemukan jalan tani dalam keadaan tidak rampung bahkan sudah menyebrang waktu yang telah ditetapkan, sedangkan diketahui bangunan yang pertama masih mantan kades, bernama Hasan Basri suami oleh bernama johra kades baru dan belum rampung suda rusak" dilanjutkan dengan bangunan yang kedua dengan lokasi yang sama adalah,
Bangunan kepala desa yang baru terpilih, sedangkan nilai ekonomis untuk pekerjaan bangunan Desa dijamin 5 tahun sebagaimana diisyaratkan oleh peraturan Menteri Desa.
Maka dari itu, Proyek pekerjaan atas pembangunan jalan tani di dusun boarenge desa Sumpang minangae dipertanyakan" jelas sekali kuat Dugaan lebih diutamakan keuntungan dibanding kualitasnya.
Sementara kepala desa sumpang minanggae bernama johra di hubungi melalui telepon selulernya belum bisa di konfirmasi sampai berita ini diterbitkan.
Terkait pembangunan jalan tani di dusun boarenge desa Sumpang minangae yang di kerjakan asal asalan, sama sekali tidak benar pelaksanaannya dan hal ini, kami selaku sosial kontrol sangat menyayangkan pembangunan yang sudah seharusnya mengikuti aturan yang sudah di tetapkan tapi terkesan di abaikan.
“Hal seperti ini tidak patut di tiru, karena pemerintah membuat aturan itu sudah pasti melalui tahapan dan kajian, Maka Tim wartaglobal akan segera menindaki ke Inspektorat Daerah Kab. Bone atas dugaan yang kami maksud tersebut”, ungkapnya.
Maka dari itu Fungsi pengawasan dari Dinas yang memiliki kegiatan harus lebih di tingkatkan lagi untuk memberikan kontrol dan tanggung jawab terkait kegiatannya itu sendiri.
“Peran penting pengawasan dari dinas itu sangat penting, agar pelaksana yang di beri tanggung jawab akan memenuhi standarisasi pekerjaan, agar kegiatan itu tidak terkesan asal jadi dan hanya menggugurkan kewajiban saja jika perbuatan yang dilakukan untuk mengambil keuntungan dari suatu kegiatan itu merupakan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan ketentuan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ada sanksinya.
Kaperwil sulsel
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment